Apa tindakan presiden soekarno terhadap kesatuan kesatuan aksi yang berupaya menggagalkan pelantikan kabinet dwikora yang disempurnakan

Pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di tanggal 6 Oktober 195, presiden menyatakan bahwa penyelesaian politik terhadap Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Namun, hal tersebut sama sekali tidak dilakukan dengan serius sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dalam masyarakat bahwa kelak PKI akan menyusun kembali kekuatannya.

Situasi bertambah panas karena memburuknya keadaan ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin turun tajam. Dan laju inflasi perekonomia Indonesia saat itu telah mencapai angka 650%. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah mengumumkan kebijakan devaluasi nilai rupiah, yaitu Rp1.000,- uang lama menjadi Rp1,- uang baru. Diumumkan pula kenaikan tarif dan jasa sehubungan dengan devaluasi rupiah tersebut. Namun, di sisi lain, puncak kekecewaan rakyat terjadi ketika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM mulai pada tanggal 3 Januari 1966.

Sementara itu, tuntutan penyelesaian pengadilan terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Kemudian muncul pula Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu Front Pancasila.
semoga terbantu