seorang presiden memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang. jelaskan proses pengajuan rancangan undnag-undang hingga menjadi undang-undang!

A. Persiapan rancangan undang-undang yang di ajukan oleh pemerintah

a) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden

disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non

departemen, sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.

b) Konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang tugas

dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.

c) RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat

Presiden kepada Pimpinan DPR.

d) Dalam surat Presiden tersebut disebutkan menteri yang akan

ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU

di DPR.

e) DPR mulai membahas RUU tersebut dalam jangka waktu paling

lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

f) Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.


B. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang

1) Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden

atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang

dibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

2) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya sampai pada

tahap rapat komisi/panitialalat kelengkapan DPR yang khusus

menangani bidang legislasi.

3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh komisi

yang membidangi materi muatan RUU yang dibahas.

4) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,

yaitu:

a) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna. Pada

tingkat pertama ini apabila RUU diajukan oleh Presiden. maka

yang memberi penjelasan adalah Pemerintah (Presiden) atau

menteri yang ditugasi. Tetapi apabila RUU datang dari DPR

penjelasan dilakukan oleh pimpinan komisi atau rapat gabungan

komisi atau rapat panitia khusus.

b) Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Pada

pembicaraan tingkat II, apabila RUU dari pemerintah, maka

dilakukan pemandangan umum dari anggota DPR yang

membawa suara fraksinya masing-masing terhadap RUU.

Pemerintah kemudian menyampaikan tanggapan terhadap

pemandangan umum tersebut. Apabila RUU dari DPR, maka

diadakan tanggapan pemerintah terhadap RUU tersebut. Setelah

itu DPR memberikan tanggapan dan penjelasan yang disampaikan

oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas

nama DPR.

c) Pembicaraan Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi/rapat

gabungan komisi/rapat panitia khusus.

Dalam pembicaraan tingkat ini dilakukan rapat komisi/rapat

gabungan komisi/rapat panitia khusus bersama pemerintah

membahas RUU tersebut secara keseluruhan mulai dari

pembukaan, pasal-pasal, sampai bagian akhir rancangan

undangundang tersebut.

d) Pembicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna. Pada

tingkat yang terakhir ini dilakukan laporan hasil pembicaraan di

tingkat komisi/gabungan komisi/rapat panitia khusus.

Penyampaian pendapat terakhir dari fraksi-fraksi yang

disampaikan oleh anggota-angotanya dan dilakukan pengambilan

keputusan. Pada tingkat ini pemerintah juga diberi kesempatan

untuk memberikan sambutan terhadap pengambilan keputusan

tersebut.

5) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan

menjadi UU.