Jelaskan pergeseran paradigma Dalam menyikapi desentralisasi?

Globalisasi mengakibatkan kompetisi semakin terbuka dan tingkat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai. Berbagai macam peresoalan yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan otonomi daerah. Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi yang tidak teratur karena memang dibiarkan seperti itu. Ketidakteraturan tersebut salah satunya dikarenakan lemahnya kepemimpinan. Dalam menghadapi perubahan tersebut, agar dapat adaptif dengan perkembangan zaman diperlukan :
• Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang mempunyai orientasi baru sesuai dengan tuntutan global.
• Kepemimpinan yang memberikan keteladanan.
• Peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalm menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas

Pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan Indonesia dari sistem
sentralisasi ke sistem desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan
sistem manajemen pembangunan di Indonesia, yang dalam implementasinya
saat ini telah di limpahkan ke masing-masing daerah melalui otonomi daerah.
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal
1 ayat 8 bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan
demikian, secara sederhana otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu
konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.
Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999:34) mengemukakan tiga hal
penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah yaitu;
(1). bentuk kontribusi riil dari daerah yang di harapkan oleh pemerintah pusat
dalam proses pembangunan dasar; (2). aspirasi masyarakat daerah itu sendiri
terutama yang terefleksi pada prioritas pembangunan daerah; (3). keterkaitan
antara daerah dalam tata perekonomian makro dan politik.